BATAM, FoxBatam – Pada Januari 2023, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengalami penurunan Indeks Harga konsumen (IHK) month to month (mtm) sebesar 0,24%. Angka inflasi ini lebih rendah dibandingkan Desember 2022 yang saat itu inflasinya sebesar 1,10% (mtm).
Suryono, Kepala Perwakilan Bank Indonesia perwakilan Provinsi Kepri dalam keterangan resminya mengatakan beberapa faktor penyebab deflasi pada Januari 2023 yakni; pertama, penurunan harga komoditas angkutan udara seiring normalisasi permintaan pasca HBKN akhir tahun. Kedua, anjloknya harga aneka sayuran seperti bayam, kangkung, dan sawi disebabkan oleh membaiknya pasokan sayuran dari petani seiring dengan membaiknya kondisi cuaca. “Dan yang ketiga adalah, adanya penurunan harga BBM khususnya BBM non subsidi sejalan dengan penurunan harga migas global. Di sisi lain, IHK Nasional mengalami inflasi sebesar 0,34% (mtm), atau 5,28% (yoy),” katanya.
Secara spasial, tambahnya, Kota Batam dan Kota Tanjungpinang mengalami deflasi masing-masing sebesar 0,26% (mtm) dan 0,11% (mtm). Dengan demikian, secara year on year /yoy, Inflasi IHK gabungan kota IHK di Provinsi Kepri tercatat sebesar 4,85% (yoy). “Capaian inflasi Kepri tersebut berada di posisi ke-10 atau terendah di antara Provinsi di Sumatera namun masih di atas target sasaran inflasi nasional sebesar 3 ± 1% (yoy),” katanya.
Berbagai upaya telah dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menahan dan menstabilkan inflasi. Pemantauan klaster pangan dilakukan untuk mengidentifikasi dampak potensi risiko gangguan cuaca. Selain itu, kami koordinasi TPID juga dilakukan secara intensif serta mendorong pengawasan dan pemantauan dengan fokus pada status pengiriman dan kewajaran harga.
Dalam jangka panjang, TPID akan membantu petani setempat dengan memperkuat organisasi nelayan/petani, memperluas lahan, dan menerapkan teknik budidaya yang lebih baik seperti menerapkan program lipat ganda dan integrated farming untuk menekan biaya produksi. Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas produksi kami. “Selain itu, pemasaran bahan pangan secara online yang diintegrasikan dengan pembayaran secara digital (QRIS) terus didorong untuk efisiensi rantai distribusi,” tutupnya.