Foxbatam
Editor's Picks Nasional Politik

Kadaluarsa dan Tidak Berdasar Hukum, Ini 3 Alasannya dari Gugatan KLB Ilegal Deli Serdang Ditolak

Partai Demokrat Diterpa Isu Kudeta.

Foxbatam.co.id — Sidang pengadilan PTUN Jakarta No. 154/G/2021/PTUN-JKT Jakarta masuk dalam tahapan Bukti Surat, dimana para pihak, dalam hal ini Penggugat (KLB Deli Serdang) dan Tergugat intervensi (DPP Partai Demokrat di bawah Kepemimpinan AHY), masing-masing telah menyerahkan bukti-bukti dokumen kepada Majelis Hakim yang dipimpin oleh Bambang Soebiyantoro, SH. MH.

Hamdan Zoelva, Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat Pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono, menegaskan kembali, ‘Pertama, Gugatan pihak KLB Ilegal Deli Serdang yang ditujukan kepada Menkumham Yasonna Laoly di PTUN Jakarta telah kadaluarsa dan tidak berdasar hukum.

Hal ini berlandaskan UU No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah tegas menyatakan bahwa tenggat waktu untuk menggugat Putusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Menkumham tidak boleh melewati batas waktu 90 hari sejak diputuskan.

Baca: Kementerian Kelautan dan Perikanan Dukung Penuh Program Nasional Di Kepri

Baca: Tak Kunjung Dinikahi, Wakil Ketua Fraksi Nasdem Dilaporkan Seorang Wanita ke Badan Kehormatan DPRD Batam

Hamdan menjelaskan, Pihak KLB Deli Serdang telah melakukan gugatan terhadap Menkumham RI terkait SK pengesahan AD/ART Partai Demokrat pada 18 Mei 2020 dan SK Kepengurusan DPP Partai Demokrat (2020 – 2025) pada 27 Juli 2020.

Dengan telah diterbitkannya Lembaran Berita Negara RI No.15 Tanggal 19 Februari 2021 terkait kedua SK Menkumham tersebut maka berdasarkan Azas Publisitas, lanjut Hamdan, setiap orang/kader/anggota partai dan masyarakat dianggap telah mengetahui kedua objek yang diterbitkan oleh Menkumham.

‘’Kedua, Gugatan Pihak KLB Ilegal ini juga tidak mempunyai legal standing. Sebab, para Penggugat telah diberhentikan secara tetap sebagai anggota Partai Demokrat’’.

Baca: Serahkan Sertifikat dan Bantuan Sembako, Marlin dan Wamen ATR Kunjungi Pulau Pelampong

Baca: Warga Tanjungriau Terima Sertifikat, Perlahan-lahan BPN Selesaikan Janji Kampanye Presiden Jokowi

Baca: Petugas BC Batam Diserang Saat Menindak Lokasi Penyimpanan Rokok Ilegal

‘’Ketiga, Gugatan ini juga kabur dan tidak jelas karena dalil gugatan para penggugat telah mencampuradukkan antara dalil gugatan objek TUN dengan dalil gugatan perselisihan internal partai yang menjadi ranah dan kewenangan Mahkamah Partai’’. 

Menurut Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini, PTUN Jakarta tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini karena dalil gugatan para penggugat mempermasalahkan internal Partai Demokrat.

Padahal UU Parpol secara tegas menyatakan bahwa Perselisihan Partai Politik diselesaikan internal Partai Politik yang dilakukan oleh Mahkamah Partai. Dimana Keputusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat.

Baca: Bejat, Usai Mencabuli, Pelaku Kemudian Memeras Korban dengan Meminta Uang Rp500 Ribu

Baca: Tidak Saja Meremes dan Meraba, Pelaku Begal Payudara juga Mengejek Korbannya

Baca: KPK Perpanjang Penahanan Bupati Bintan Nonaktif hingga 40 Hari Kedepan

Anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan yang turut menghadiri sidang bukti tersebut menyatakan, ‘’Untuk mematahkan upaya manipulasi fakta yang dilakukan Gerombolan KSP Moeldoko, DPP Partai Demokrat yang sah di bawah kepemimpinan AHY telah menyerahkan 31 bukti’’. (r/rud)

Related posts

Wagub DKI Tunggu Panggilan Jadi Saksi di Sidang Rizieq

Rio

MU Tersingkir Usai Ditekuk RB Leipzig

Abi

FPI Sebut Penahanan Rizieq Shihab Dengan Motif Politik

nugie