Foxbatam
Daerah Editor's Picks Kepri Metro

Kepri Resmi Berlakukan PPKM Berbasis Mikro hingga 25 Juli 2021 mendatang

PPKM Darurat Batam berakhir dan diganti dengan PPKM Level 4 dimulai dari 21-31 Juli 29021.

Fox Batam, TANJUNGPINANG — Pemerintah Provinsi Kepri akhirnya resmi memperpanjang penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat PPKM Berbasis Mikro hingga 25 Juli 2021 mendatang.

Hal ini disampaikan Gubernur Provinsi Kepri H Ansar Ahmad dalam surat edarannya nomor:543/SET-STC19/VII/2021 tentang perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat PPKM Berbasis Mikro guna mengoptimalkan posko penanganan Covid-19 di Provinsi Kepri.

Ansar mengatakan, sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Baca: Eks Pejabat Bank Sumut Ditahan Akibat Pinjam Nama di Kredit Rp35 M

Baca: Pelaku Usaha Warung, Warteg, PKL Dapat Insentif

Baca: Pemerintah Sebut Telah Bayarkan Klaim Pasien dan Insentif Nakes

Baca: Ini Syarat Perjalanan Pesawat Udara Selama PPKM Level 4

“Mengingat peningkatan intensitas penyebaran Covid-19 yang terjadi di Provinsi Kepri saat sehingga perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat PPKM Berbasis Mikro perlu dilakukan,” ujar Ansar.

Khususnya untukKabupaten/Kotanya ditetapkan sebagai kriteria level 4 (empat) seperti Kota Batam; dan Kota Tanjungpinang.

“Kami harapkan walikota Batam dan Tanjungpinang dapat menetapkan aturan PPKM Mikro seperti pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan) dilakukan secara daring/online,” ujar Ansar.

Dan untuk pegawai, lanjut Ansar pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) work from home (WFH).

Baca: Pemerintah Batasi Kedatangan WNA Dipenerapan PPKM Level 4

Baca: Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional, Pemerintah Fokus Melakukan Reformasi Struktural

Baca: Airlangga: Penerapan PPKM untuk Mengendalikan Laju Covid-19 dan Menjaga Kehidupan Masyarakat

Baca: Cek Ketersediaan Pangan Nasional, Jokowi Turun Langsung Tinjau Gudang Bulog

Sedangkan pelaksanaan pada sektor esensial, seperti: keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (customer) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima) persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung
operasional.

“Dan untuk pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (customer) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik); teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;perhotelan non penanganan karantina dapat beroperasi dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen staf dan untuk industri orientasi ekspor, pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI), dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen staf hanya difasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh) persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional,” ujar Ansar.

Related posts

Dua Kantong Mayat Kiriman Tim SAR SJ 182 Tiba di RS Polri

Abi

Siapa Bakal Divaksin Covid-19 Duluan? Ini Penjelasan Jokowi

Rio

Pengeroyokan Nakes di Bandarlampung, Polisi Tetapkan Tiga Tersangka

Abi