Foxbatam
Editor's Picks Ekbis Lainnya Nasional Pendidikan

Tidak Saja Sembako, Sekolah Juga akan DIkenakan PPN

Selain Sembako, Sekolah Juga Bakal Kena PPN.

Fox Batam, JAKARTA — Pemerintah akan memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jasa pendidikan sebagaimana tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Sebelumnya, jasa pendidikan alias sekolah masuk kategori jasa bebas PPN.

Dalam rancangan (draft) RUU KUP yang diterima CNNIndonesia.com, pemerintah menghapuskan jasa pendidikan dari kategori jasa yang tidak dikenai PPN.

“Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut, g (jasa pendidikan) dihapus,” bunyi draft RUU KUP dikutip.

Baca: Jumlah Warga Tanjungpinang Meninggal Akibat Covid-19 Meningkat 300 Persen

Baca: Kabupaten Karimun Ajukan Penambahan Vaksinator Covid-19

Baca: Sopir Kontainer Mengeluh Soal Premanisme dan Pungli ke Presiden

Selain pendidikan, jasa lainnya yang dipungut PPN meliputi jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, dan jasa asuransi.

Selanjutnya, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri, dan jasa tenaga kerja.

Kemudian, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam dan jasa pengiriman uang dengan wesel pos. Sebelumnya, jasa tersebut masuk dalam kategori jasa bebas pungutan PPN.

Baca: Di Karimun, Gubernur Ansar Dorong Pencapaian Target Vaksinasi

Baca: ASN Tolak Divaksin, Siap-siapTunjangannya Dipotong

Baca: Kesepakatan Bagi Hasil Retribusi Labuh Jangkar, Pemprov Kepri Segera Teken MoU Bersama Menhub

Sementara itu, kategori jasa bebas PPN dalam RUU KUP, yakni jasa keagamaan, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, jasa penyediaan tempat parkir, dan jasa boga atau katering.

Secara total, pemerintah mengeluarkan 11 jenis jasa dari kategori bebas PPN. Dengan demikian, hanya tersisa enam jenis jasa bebas PPN dari sebelumnya 17 jenis jasa.

Selain jasa pendidikan, Dalam draf aturan tersebut, barang kebutuhan pokok dihapus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenakan PPN. Itu berarti, barang pokok akan dikenakan PPN.

Related posts

Honorernya Ditangkap Polisi Karena Pencabulan, Kepala Bapelkes Batam Kaget

nugie

Pertamina Tambah 1.120 Tabung LPG 3 Kg Antisivasi Kelangkaan

Abi

Cegah Covid 19, Gubernur Kepri Minta Pelanggar Prokes Diberi Sanksi Tegas

Abi