Foxbatam
Metro Opini

Jabatan Ex-Officio Kepala BP Batam oleh Wali Kota Batam, Lebih Dominan Kepentingan Politik daripada Pembenahan Ekonomi Rakyat

Inilah Kantor Ex-Officio Kepala BP Batam oleh Wali Kota Batam.

Penulis: Rushadi Wijaya, Ketua Forum RT-RW Kota Batam

Jabatan Ex-Officio Badan Pengusahaan (BP) Batam oleh Wali Kota Batam saatnya dievaluasi oleh Presiden. Ini terkesan tendensius dan tidak mengenakkan, terutama bagi mereka satu gerbong kepentingan atau satu pandangan politik dengan Wali Kota Batam. Ingat, Wali Kota Batam itu terlahir dari rahim politik, yang dipilih sekali lima tahun dalam pesta demokrasi.

Jabatan politis masuk dalam jabatan profesional dalam hal ini sebagai Kepala BP Batam, sulit memastikan jika jabatan tersebut bebas dari konflik kepentingan. Apalagi, kalau jabatan dijalankan dengan arogansi kekuasaan, maka apa yang dianggap penghalang akan disingkirkan.

Lalu, apa alasan kami mengatakan akan lebih dominan kepentingan politik daripada pembenahan ekonomi rakyat saat Ex-Officio Kepala BP Batam oleh Wali Kota Batam?

Pertama, kami akan mencoba untuk menyodoran kajian dan data analisis serta tanggapan dari berbagai pihak. Pihak pertama, adalah pihak yang meminta Bapak Presiden untuk mengevaluasi dan memisahkan jabatan Ex-Officio Kepala BP Batam oleh Wali Kota Batam sebagai berikut:

(1). Kajian Optimalisasi Perekonomian Batam oleh Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, yang menyebutkan bahwa keputusan pemerintah tentang dirangkapnya Kepala BP Batam oleh Wali Kota Batam sangat mungkin akan menghambat optimalisasi performa ekonomi Batam, karena skema kepemimpinan ini rentan terhadap konflik kepentingan.

(2). Kajian dari Ombudsman RI dengan lampiran surat resmi Nomor: B/1461/PR.07.03/V/2019, dalam surat tersebut dikatakan bahwa menunjuk Wali Kota Batam sebagai Ex-Officio Kepala BP Batam, justru berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014, UU Nomor 25 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tshun 2005, Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (PBPB) Batam Nomor 1 Tahun 2014.

(3). Penyampaian surat dari DPRD Provinsi Kepri Nomor 140/160/IV/2021 tentang percepatan integrasi Batam Bintan Karimun Tanjungpinang yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Provinsi Kepri.

Menurut Ketua DPRD Provinsi Kepri surat yang dilayangkan untuk Presiden Jokowi tersebut, merujuk pada aspirasi serta keluhan dari berbagai asosiasi dan himpunan pengusaha yang sudah terlebih dahulu menyurati Presiden untuk mengevaluasi segera jabatan Ex-Officio Kepala BP Batam oleh Wali Kota Batam.

Setelah paparan di atas, selanjutnya kami paparkan tanggapan dari pihak kedua yakni pihak-pihak yang melakukan pembelaan untuk mempertahankan Ex-Officio Kepala BP Batam oleh Wali Kota Batam sebagai berikut:

(1). Seluruh anggota Fraksi Partai NasDem Provinsi Kepri.
(2). Nyat Kadir, Anggota DPR RI Partai NasDem dapil Kepri.
(3). Willy Aditya, Ketua DPP Partai NasDem Bidang Media dan Komunikasi Publik yang juga merupakan Anggota DPR RI dapil XI Jawa Timur.
(4). Ahmad Ali, Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem yang juga Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tengah,
(5). Irma Suryani Chaniago, Komisaris Independen PT Pelindo I yang merupakan mantan Anggota DPR-RI dapil Sumatera Selatan II dari Partai NasDem.

Dari tokoh-tokoh yang kami sebutkan di atas, terlihat ketegasannya untuk mendukung keputusan Ex-Officio Kepala BP Batam oleh Wali Kota Batam. Nama-nama di atas merupakan kader Partai NasDem dari daerah hingga pusat. Artinya, Partai NasDem lebih memilih mempertahankan jabatan Ex-Officio Kepala BP Batam oleh Wali Kota Batam yang juga merupakan Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Kepri.

Meskipun alasan-alasan di atas terkait dukungan tersebut disebutkan, bahwa keputusan ex-officio adalah terobosan pemerintahan Jokowi dari penantian panjang atas dualisme kepentingan yang terjadi di Batam. Artinya, mendukung keputusan Ex-Officio Kepala BP Batam oleh Wali Kota Batam sama dengan menghormati keputusan final Presiden Jokowi.

Padahal, target keputusan Presiden Jokowi jauh lebih besar dari sekadar siapa yang berkuasa yakni untuk pembenahan dan loncatan pertumbuhan ekonomi di Kepri. Harusnya, Pimpinan Partai NasDem melihat peta sebelum mengeluarkan statement-nya terkait dukung-mendukung kebijakan Presiden RI.

Bahwa sosok Ketua DPRD Provinsi Kepri yang menyurati Presiden untuk melakukan evaluasi jabatan Ex-Officio Kepala BP Batam oleh Wali Kota Batam adalah Jumaga Nadeak, beliau Bendahara di PDIP Provinsi Kepri yakni partai pendukung Presiden RI Bapak Jokowi. Para pimpinan partai NasDem mungkin lupa, bahwa alasan Jokowi mengeluarkan kebijakan adalah alasan pembenahan.

Pembenahan harusnya bisa dengan berbagai cara untuk dicoba. Jika tidak efektif di tengah jalan, ya harus berlapang dada untuk segera mengevaluasinya. Tidak harus cara yang lama dipertahankan, meskipun terasa tidak efektif.

Kedua, alasan kami mengatakan akan lebih dominan kepentingan politik daripada pembenahan ekonomi rakyat saat Ex-Officio Kepala BP Batam oleh Wali Kota Batam, berdasarkan sodoran data dan fakta-fakta. Mari kita lihat stament Nyat Kadir selaku Anggota DPR-RI dapil Kepri yang berasal dari partai yang sama dengan Wali Kota Batam yang menjabat sebagai Ex-Officio saat ini.

Menurut Nyat Kadir: “Saya telah mengevaluasi lebih dari satu tahun dan ini didukung dengan data dan fakta bahwa banyak kemajuan yang telah dicapai setelah Wali Kota merangkap sebagai Kepala BP Batam. Terdapat pertumbuhan nilai investasi pada triwulan pertama 2020 sangat menggembirakan, malah sudah melebih target yakni 52 persen.”

Statement Nyat Kadir vs BPS Pusat


Setelah melihat stament tersebut, kami terkejut melihat sodoran data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat yang disampaikan oleh Kepala BPS Pusat, Suhariyanto belum lama ini seperti dilansir dari merdeka.com. Disebutkan bahwa: “Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kepri mencapai 10,12 persen. TPT ini berada di atas rata-rata nasional yang sebesar 7,07 persen. Data ini menunjukkan bahwa TPT Provinsi Kepri menjadi tertinggi di Indonesia, bahkan mengalahkan provinsi besar Jawa Barat (Jabar) dan DKI Jakarta”.

Dua data dari figur yang berbeda melahirkan data yang bertolak belakang. Namun, kami cukup tersenyum melihat statement Bapak Nyat Kadir tersebut, karena kita semua tahu bahwa sangatlah wajar sosok Nyat Kadir melakukan pembelaan terhadap jabatan Ex-Officio Kepala BP Batam oleh Wali Kota Batam karena berasal dari partai yang sama.

Sementara Kepala BPS Pusat, Suhariyanto akan mengatakan hal yang sebenarnya tanpa beban dan data yang disodorkan, menjadi referensi bagi pengusaha dan pemerintah.

Ketiga, alasan kami mengatakan akan lebih dominan kepentingan politik daripada pembenahan ekonomi rakyat saat Ex-Officio Kepala BP Batam oleh Wali Kota Batam, karena adanya pertunjukan politik tidak sehat di lapangan, menjadikan jabatan ex-officio sebagai sapi perah untuk kepentingan partai politik tertentu.

Hal ini bukan tanpa dasar kami paparkan, karena yang menjabat sebagai Kepala BP Batam adalah Wali Kota Batam yang berasal dari Partai NasDem. Kami yakin bahwa substansi pemerintah pusat membentuk BP Batam adalah untuk loncatan serta terobosan ekonomi yang luar biasa, agar Batam bisa menjadi grand design Indonesia bukan hanya bicara pada tataran yang terlalu kecil untuk sekadar menyelamatkan kader partai dari posisi tertentu, untuk menjaga basis suara partai melalui jabatan yang diemban.

Akhir dari catatan kami ini, ingin kami sampaikan sebuah syair sederhana: “Tuan, engkau mungkin bisa membongi beberapa rakyat dalam waktu beberapa saat. Namun, engkau tidak akan mampu membohongi semua rakyat untuk selamanya”.

Semoga tulisan kecil kami ini, mampu menjadi referensi bagi semua kalangan untuk berpikir dan bersikap. Kami berharap bahwa, kepentingan rakyat harus dikedepankan daripada kepentingan politik semata. ***

Related posts

Hong Kong Larang Penerbangan dari Indonesia, Ada Apa Ya

Abi

Rusak, Pelayanan RSKI Covid-19 Batam Tetap Jalan

Abi

Khawatir Covid-19, Lima Profesi Kedokteran Sarankan PPKM Ketat

Bro