Foxbatam
Editor's Picks Opini

BBK Murah, Batam Bintan Karimun mudah dan Ramah

Paket BBK Murah merupakan paket stimulus berupa pemberian sewa lahan gratis selama lima tahun di lokasi yang berada di wilayah FTZ Batam, Bintan, Karimun dan Tanjungpinang.

Oleh

Indra Aria Raharja, S.H., M.Kn.
Advokat dan Praktisi Hukum

Program BBK MURAH (Batam, Bintan, Karimun Mudah dan Ramah) merupakan suatu program unggulan yang diusung oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kepulauan Riau dan telah diresmikan oleh Menteri Kemenko Perekonomian Republik Indonesia, Dr. (H.C.) Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A., M.M.T., IPU. pada tanggal 26 September 2020 di Lagoi, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.

Sebelum jauh membahas mengenai program KADIN Kepri bertajuk BBK MURAH, sebagai intermezo terlebih dahulu mari kita ketahui bersama mengenai KADIN itu sendiri.

KADIN merupakan wadah bagi para pengusaha di Negara Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri yang diundangkan pada tanggal 28 Januari 1987.

Baca: Mangkir, Hakim PN Jaksel Tunda Sidang Gugatan Mitora Terkait TMII Kepada Keluarga Cendana

Baca: Ulang Tahun, Billy Syahputra Mimpi Mendiang Olga

Baca: Pemerintah Klaim Tingkat Kesembuhan dan Presentase Kasus Aktif Corona Membaik di Indonesia

Tujuan utama pendirian KADIN ialah untuk membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan, dan kepentingan pengusaha dalam kedudukan sebagai pelaku-pelaku ekonomi nasional guna mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha nasional yang sehat dan tertib serta menciptakan dan mengembangkan iklim dunia usaha yang memungkinkan keikutsertaan yang seluas-luasnya secara efektif dalam pembangunan nasional.

KADIN sendiri tersebar pada tingkat kota, provinsi, hingga nasional. KADIN merupakan organisasi yang bersifat mandiri dan tentunya bukan organisasi pemerintah maupun organisasi politik serta dalam melakukan kegiatannya tidak mencari keuntungan.

Sehingga KADIN bukan regulator yang berhak dan berwenang melahirkan suatu aturan / payung hukum, melainkan untuk memberi ide, gagasan dan wacana-wacana kepada Pemerintah yang selanjutnya Pemerintah itu sendiri yang melahirkan regulasi dan payung hukumnya.

Baca: Tol Jakarta – Cikampek II (Elevated) Berubah Menjadi Jalan Layang MBZ

Baca: Diperbolehkan, Masyarakat Kepri Sambut Gembira Tarawih Ramadan 1442 H

Baca: Kemendagri Berikan Arahan Terhadap Pembangunan Kepri, Simak Penjelasannya

Dalam situasi ekonomi yang serba tidak pasti ini dan ditambah lagi pandemic Covid-19 yang tidak berkesudahan, KADIN Kepri perlu melakukan suatu inovasi yang “out of the box” untuk bisa menarik investor terutama dari luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia khususnya di Batam, Bintan dan Karimun mengingat Batam, Bintan dan Karimun telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Batam ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Sedangkan Bintan ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, dan Karimun ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun.

Related posts

Ombudsman Soroti Kekosongan Wakil Walikota Tanjungpinang

Abi

Disdik Tanjungpinang Larang Orangtua Murid Daftarkan Sekolah Anaknya Jauh dari Tempat Tinggal

Abi

G-Nose Diwacanakan akan Dipergunakan di Pelabuhan di Kepri

Abi